Caracek tunjangan fungsional guru non pns. Direktur guru dan tenaga kependidikan gtk madrasah kemenag suyitno mengatakan ketika masih bernama tunjangan fungsional tf besarannya rp 250 ribu guru bulan. Dalam setahun nominalnya rp 3 juta. Guru dalam jabatan yang berkualiafikasi minimal s 1 d iv. Kedua guru non pns yang belum sertifikasi tapi Lantas pensiun PNS termasuk guru umur berapa? b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Sementara itu, para PNS yang pensiun sesuai dengan aturan nantinya akan mendapatkan pensiunan. PeraturanWalikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Dari Pemerintah Kota Bekasi. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. Close. FILE-FILE PERATURAN BD Perwal Nomor 69 Tahun 2012.pdf. Download * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik Untukmenetapkan besarnya tunjangan profesi dosen bukan PNS, team terkait di kementerian keuangan akan berpedoman pada jabatan akademik, kepangkatan, dan masa kerja yang dimiliki dosen bukan PNS tersebut, untuk penetapannya mereka berpedoman pada : 1 ) SK Jabatan fungsional terbaru 2 ) SK inpassing pangkat dosen PTS yang PERTAMA: JenisPekerjaan/Jabatan. Batas Usia Pensiun. Dasar Hukum yang Menaungi. PNS Umum. 56 Tahun. Pasal 3 ayat 2 PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, kemudian direvisi menjadi PP No. 65 tahun 2008. Guru Besar/Profesor/Dosen. 65 Tahun. Pasal 67 ayat 5 UU No.4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Subsiditunjangan fungsional STF bagi guru bukan PNS berdasar masa kerja dan pemenuhan JJM minimal yang sesuai dengan Undang undang guru dan dosen. Pada tahun ini penerima tunjangan Fungsional sedikit berkurang karena tidak hanya alokasi dana yang tersedia namun juga karena banyaknya rekan rekan guru non pns yang telah tersertifikasi. WUWuALY. Halo Bapak/Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? semoga Bapak/Ibu tetap berada dalam kondisi yang sehat serta semangat. Siapa bilang jadi guru non PNS itu susah? Guru non PNS itu sama saja dengan guru PNS. Mereka sama-sama berjuang demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika dilihat dari segi insentif, keduanya memang berbeda. Namun, Bapak/Ibu yang saat ini berstatus sebagai guru non PNS tidak perlu khawatir karena guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS, misalnya dari segi gaji pokok dan tunjangan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti inpassing. Apa itu inpassing? Pengertian Inpassing GBPNS Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS GBPNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan guru PNS. Guru non PNS yang bisa mengajukan inpassing haruslah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Apabila Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat pendidik, silahkan mengikuti PPG terlebih dahulu. Untuk informasi PPG, bisa dilihat di sini. Cara Cek Inpassing Guru Untuk melakukan cek inpassing, Bapak/Ibu harus melalui tahapan berikut. Mengunjungi alamat web sdm kemendikbud atau bisa juga melalui mutasi sdm kemendikbud sehingga muncul tampilan seperti berikut. Setelah web tersebut dibuka, masukkan nama/NUPTK/nama sekolah/kabupaten kota Bapak/Ibu. Tekan tombol “CARI”. Syarat Inpassing Guru Untuk mengajukan inpassing, ada beberapa persyaratan yang harus Bapak/Ibu penuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Syarat umum Tidak berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil PNS. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1/D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi dan S2/S3 dari program studi terakreditasi minimal B. Sudah memiliki sertifikat pendidik serdik, baik sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, maupun guru bimbingan konseling. 2. Syarat dokumen Fotokopi SK pengangkatan guru tetap. Fotokopi SK jadwal pembelajaran selama 4 semester dari kepala sekolah. Jadwal pembelajaran yang dimaksud bisa didapatkan dari satuan pendidikan pangkal atau luar satminkal serta wajib diketahui oleh Dinas Pendidikan. Fotokopi SK pembagian tugas mengajar dari selama 4 semester terakhir saat menjadi guru tetap. Surat keterangan bahwa Bapak/Ibu aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya, serta mencantumkan NUPTK atau NRG. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pihak perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut. Fotokopi SK akreditasi program studi. Jika pada ijazah Bapak/Ibu sudah tercantum akreditasi program studi, maka Bapak/Ibu tidak perlu menggunakan SK akreditasi. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK penerbit sertifikat. LPTK adalah perguruan tinggi tempat Bapak/Ibu menempuh PPG Pendidikan Profesi Guru. Hasil cetak lembar transkrip data LTD/info PTK yang sesuai dengan Dapodik semester saat pengusulan. Syarat ini diperuntukkan GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB. Fotokopi SK pengangkatan untuk tugas tambahan dan ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi oleh kepala Diknas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. Contoh tugas tambahan adalah jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala unit produksi, kepala bengkel, dan sebagainya. Bagi guru bukan PNS GBPNS yang memiliki tugas tambahan harus melampirkan fotokopi sertifikat kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan yang sudah dilegalisasi oleh kepala Diknas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. SK Inpassing SK inpassing adalah keterangan resmi yang menyatakan Bapak/Ibu lolos pada proses penyetaraan/inpassing. Adapun bentuk SK inpassing bisa dilihat di gambar berikut. SK di atas bisa Bapak/Ibu dapatkan dengan cara masuk di laman dan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. SK di atas menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan setara dengan PNS golongan IV/a dengan pangkat guru pembina. Sampai sini, apakah Bapak/Ibu semakin tertarik mengikuti inpassing? Daftar Inpassing Online Lalu, bagaimana mekanisme daftar inpassing secara online? Bagi Bapak/Ibu bukan PNS yang telah memenuhi persyaratan Dapodik, akan diberi nomor urut sesuai status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, masa kerja. Pengumumuan lebih lanjut akan ditampilkan di lama web gtk kemendikbud Guru yang namanya sudah diumumkan di tahap 1 kemudian bisa menyiapkan berkas administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional. Berkas Bapak/Ibu akan diperiksa oleh kepala sekolah mengenai kelengkapan dan keabsahannya. Bapak/Ibu harus menyertakan surat pengantar yang dibuat oleh kepala sekolah. Bapak/Ibu mencetak Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang ada di info GTK. Berkas yang sudah diverifikasi dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untuk mengusulkan kesetaraan jabatan. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar memverifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang dikirimkan kepala sekolah. Bapak/Ibu harus selalu mengecek info GTK di laman gtk kemendikbud untuk memantau perkembangan berkas tersebut. Bagaimana dengan inpassing GBPNS yang mengajar di sekolah Indonesia tetapi bertempat di luar negeri? Kelengkapan administrasi akan disampaikan pada kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang mengurusi pendidikan Republik Indonesia di luar negeri oleh kepala sekolah. Kelengkapan administrasi itu nantinya diteruskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud. Dengan adanya inpassing menunjukkan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk menyeimbangkan kesejahteraan guru PNS maupun non PNS. Ternyata, guru non PNS juga bisa mendapatkan gaji dan tunjangan setara dengan guru PNS. Jika Bapak/Ibu sekarang masih berstatus sebagai guru non PNS, jangan berkecil hati karena masih banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya sertifikasi, P3K/PPPK, dan inpassing. Itulah pembahasan Quipper Blog tentang inpassing. Semoga bermanfaat untuk Bapak/Ibu. Mau update dengan dunia pendidikan masa kini? Yuk, kunjungi Quipper Blog. Salam Quipper! Penulis Eka Viandari – Kepala Seksi Pengembangan Karir, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nani Parhana mengatakan, guru berstatus pegawai negeri sipil PNS bisa memiliki jabatan fungsional jika memenuhi syarat tertentu. Apabila syarat itu belum dipenuhi, maka guru tersebut harus mengawali tugasnya sebagai pegawai pelaksana dulu. Setelah memenuhi syarat, baru kemudian guru itu bisa memiliki jabatan mengungkapkan, sejumlah syarat bagi guru PNS agar memiliki jabatan fungsional tercantum dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2009. Syaratnya yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Pengembangan karir Dia menambahkan, aturan yang berhubungan dengan jabatan fungsional juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2017. Dalam PP itu disebutkan guru PNS bisa menjadi pejabat fungsional apabila memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK yang merupakan nomor induk bagi seorang pendidik atau tenaga juga Guru Ditantang Kembangkan Karakter Mata Pelajaran Namun, menurut dia, saat ini masih banyak guru yang tidak mau memegang jabatan fungsional dengan persyaratan naik pangkat dengan angka kredit. “Jika guru tidak mau, maka naik pangkatnya dibatasi. Jika lulusannya S1, pangkat terakhir III/d,” ucap Nani, seperti dilansir laman resmi Kemendikbud, Selasa 20/8/2019. Padahal, jabatan fungsional bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, imbuhnya, akan membantu pengembangan karier guru sebagai tenaga professional. Pada akhirnya, kualitas pendidikan akan terus meningkat dan merata. Jabatan fungsional Nani pun menjelaskan, sebelum tahun 1989, guru bukan merupakan jabatan fungsional ataupun struktural, pangkatnya dibatasi hanya sampai golongan III/d. Hanya kepala sekolah yang bisa mencapai pangkat IV/a karena jabatannya disetarakan dengan eselon IV/d. Home Sekolah Jum'at, 16 September 2022 - 1152 WIBloading... Perbandingan tunjangan yang diterima guru PNS dan non PNS. Foto/Dok/SINDOnews. A A A JAKARTA - Guru yang berstatus PNS dan Non PNS mendapat sejumlah tunjangan dari pemerintah. Pemberian tunjangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun juga mampu mengembangkan seluruh potensi siswa sehingga bisa tumbuh dan berkembang secara juga PPPK Dapat Prioritas Lowongan CPNS 2022, Ini Syaratnya!Tugas guru lainnya adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan intelektualnya. Selain itu juga menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri dan juga membangun watak dan kepribadian siswa sehingga menjadi manusia dengan karakter yang keberadaan seorang guru untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul inilah maka guru tidak hanya diberikan gaji. Namun juga ada tunjangan-tunjangan. Dikutip dari laman Quipper, berikut ini jenis-jenis tunjangan yang bisa diterima, baik oleh guru PNS maupun non Tunjangan guru PNSGuru PNS adalah guru yang diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sistem gaji dan tunjangan guru PNS dibayarkan langsung oleh pemerintah. Di luar gaji pokoknya, PNS juga mendapatkan beberapa tunjangan. Adapun tunjangan guru PNS adalah sebagai Tunjangan kinerjaTunjangan kinerja tukin adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan jabatan maupun instansi. b. Tunjangan suami/istriSuami/istri PNS berhak mendapatkan tunjangan sebesar 5% dari gaji pokoknya. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Jika suami/istri sama-sama PNS, tunjangan akan diberikan pada pihak dengan gaji pokok juga Miris, Perjuangan Guru Honorer Bergaji Rp250 Ribu per Bulan Harus Besarkan dan Biayai 3 Anak c. Tunjangan anakSelain suami/istri, anak juga berhak mendapatkan tunjangan dari orang tuanya yang berprofesi sebagai PNS. Jumlah anak yang akan diberikan tunjangan hanya 2 orang saja. Jadi, jika seseorang memiliki 3 anak, maka hanya 2 anak saja yang akan mendapatkan tunjangan. Besarnya tunjangan untuk anak diberikan sebesar 2% dari gaji Tunjangan makanTunjangan makan adalah tunjangan yang diberikan pada PNS yang dialokasikan untuk biaya makan. Besarnya tunjangan makan untuk PNS guru adalah Tunjangan profesiTunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Besarnya tunjangan bagi guru PNS adalah sama dengan satu kali gaji tunjangan guru PNS sertifikasi dan non sertifikasi terletak pada tunjangan profesi. Guru PNS non sertifikasi tidak akan mendapatkan tunjangan profesi karena belum memiliki sertifikat Tunjangan guru non PNSTunjangan yang diberikan pada guru non PNS memang tidak sebanyak PNS. Namun, pemerintah masih mengalokasikan dana untuk guru-guru non PNS yang sudah sertifikasi. Berdasarkan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, besarnya tunjangan profesi guru non PNS adalah Jika guru non PNS tersebut sudah mendapatkan jabatan fungsional guru, maka besaran tunjangan juga informasi mengenai perbandingan tunjangan guru PNS dan non PNS. Semoga informasi ini bermanfaat ya. nnz tunjangan guru guru non pns guru honorer kesejahteraan guru gaji guru Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 21 menit yang lalu 11 jam yang lalu 12 jam yang lalu 14 jam yang lalu 15 jam yang lalu 15 jam yang lalu Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak/Ibu hari ini? Semoga Bapak/Ibu selalu sehat dan semangat, ya! Apakah Bapak/Ibu saat ini sudah berstatus guru PNS? Kesejahteraan guru PNS sudah tidak diragukan lagi karena seluruh gaji dan tunjangan sudah ditanggung oleh pemerintah. Ibarat kata, kerja PNS itu untuk masa sekarang dan masa tua. Seperti halnya PNS di instansi pemerintahan, PNS guru juga bisa mendapatkan jenjang karir yang disebut sebagai jabatan fungsional guru. Inilah informasi selengkapnya. Pengertian Jabatan Fungsional Guru Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berkaitan dengan tugas keguruan, seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil. Artinya, jabatang fungsional guru hanya bisa diberikan pada guru yang berstatus PNS. Jenjang Jabatan Fungsional Guru Adapun jenjangnya mulai terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut. 1. Guru pertama Pangkat penata muda, golongan III/a Pangkat penata muda tingkat I, golongan III/b 2. Guru muda Pangkat penata, golongan III/c Pangkat penata tingkat I, golongan III/d 3. Guru madya Pangkat pembina, golongan IV/a Pangkat pembina tingkat I, golongan IV/b Pangkat pembina utama muda, golongan IV/c 4. Guru utama Pangkat pembina utama madya, golongan IV/d Pangkat pembina utama, golongan IV/e Angka Kredit Guru Setiap guru PNS bisa mendapatkan kenaikan pangkat sesuai jenjang karir, dengan syarat memenuhi angka kredit yang telah ditentukan. Angka kredit adalah nilai yang diperoleh guru melalui serangkaian kegiatan dalam rangka menunjang kenaikan pangkatnya. Angka kredit ini nantinya akan dinilai oleh tim yang dibentuk oleh pihak berwenang dan biasanya dilakukan melalui penilaian kinerja guru PKG. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Adapun unsur dan sub unsur yang bisa memberikan angka kredit bagi kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional guru adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan Pendidikan, meliputi pendidikan formal dengan mendapatkan ijazah; dan pelatihan prajabatan diklat dengan mendapatkan sertifikat. 2. Pembelajaran/ bimbingan Pembelajaran dan bimbingan meliputi melaksanakan pembelajaran; dan tugas lain berkaitan dengan pembelajaran. 3. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi pengembangan diri, contohnya diklat fungsiona dan kegiatan kolektif untuk menunjang keprofesian guru; publikasi ilmiah, contohnya publikasi ilmiah dari hasil penelitian, publikasi buku teks pelajaran; dan karya inovatif, contohnya membuat teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, membuat inovasi alat peraga pembelajaran, dan berpartisipasi dalam penyusunan standar atau pedoman. 4. Penunjang tugas guru Penunjang tugas guru, meliputi menempuh pendidikan di luar bidang studi yang diampu dengan mendapatkan ijazah; mendapatkan penghargaan atau tanda jasa; berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang bisa menunjang tugas guru, seperti pembina pramuka, pembina PMR, menjadi tutor, dan sebagainya. Syarat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Guru Bagi Bapak/Ibu yang saat ini berpangkat Penata Muda atau golongan III/a, tampaknya harus mulai mempersiapkan diri untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional guru. Adapun syarat dan berkas yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Syarat pengangkatan Syarat pengangkatan bagi guru muda adalah sebagai berikut. Bergelar minimal S1/D-IV sarjana. Memiliki NUPTK. Memiliki sertifikat pendidik sudah sertifikasi. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan III/a. Dalam waktu satu tahun terakhir, semua unsur penilaian pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja DP3 bernilai baik. Pada masa program induksi, kinerjanya baik. 2. Berkas yang dibutuhkan SK CPNS dan PNS. PAK. Ijazah terakhir dan transkrip. Sertifikat pendidik. Surat keterangan induksi. Kartu identitas pegawai negeri sipil karpeg. SPMT Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pertama. Surat pernyataan telah berpengalaman mengajar minimal 2 tahun dari kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk. SKP 1 tahun terakhir. Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Guru Untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru, Bapak/Ibu harus mengumpulkan sejumlah angka kredit yang telah ditentukan. Syarat Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Adapun syarat kenaikannya adalah sebagai berikut. 1 . Syarat kenaikan Sudah mencapai angka kredit yang telah ditentukan dalam jangka waktu satu tahun terakhir. SKP dalam satu tahun terakhir minimal baik. Tersedia formasinya. 2. Berkas untuk kenaikan Kartu pegawai negeri sipil Karpeg. SPMT Ijazah pendidikan terakhir Sertifikat pendidik SK Pangkat PAK SKP 1 tahun terakhir SK Jabatan Syarat Kenaikan Pangkat Fungsional Guru Jika syarat di atas merupakan syarat kenaikan jabatan, maka kali ini dibahas syarat kenaikan pangkat fungsional guru. 1 . Syarat kenaikan pangkat fungsional guru Sudah mencapai angka kredit yang ditentukan dalam jangka waktu dua tahun di jabatan terakhir. SKP dalam dua tahun terakhir minimal baik. Tersedia formasinya 2. Berkas untuk kenaikan pangkat fungsional guru Kartu pegawai negeri sipil Karpeg. SPMT. Ijazah pendidikan terakhir. Sertifikat pendidik. SK Pangkat. PAK. SKP satu tahun terakhir. SK Jabatan. Pemberhentian dari Pangkat atau Jabatan Fungsional Guru Jabatan fungsional guru ternyata juga bisa diberhentikan, tentunya bila guru tersebut terbukti melakukan pelanggaran berikut. Mendapatkan hukuman disiplin skala berat di mana hukuman tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Mendapatkan PAK Penilaian Angka Kredit dengan melanggar hukum. Setelah membaca artikel di atas, semoga Bapak/Ibu tambah semangat dalam berkarya karena karya Bapak/Ibu akan diapresiasi dalam bentuk angka kredit. Angka kredit itulah yang nantinya bisa menaikkan jabatan/pangkat Bapak/Ibu. Itulah pembahasan Quipper Blog tentang jabatan fungsional guru, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Quipper Blog untuk informasi ter-update tentang dunia pendidikan. Salam Quipper! Penulis Eka Viandari - Rancangan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi menuai kontroversi. RUU yang menggabungkan 3 undang-undang, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menghapus soal Tunjangan Profesi Guru TPG.Hal ini dikritik keras oleh PGRI karena masih banyak guru dan dosen, utamanya di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi swasta yang belum mendapatkan gaji memadai, minimal memenuhi upah minimum Provinsi/Kabupaten/kota. Tunjangan Profesi Guru TPG ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah sejak UU tersebut disahkan dan menjamin kehidupan sejahtera terutama para guru yang tergolong Aparatur Sipil Negara ASN. Bahkan, RUU ini termasuk dalam pogram Legislasi Nasional tahun 2022. Baca juga RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas, Masyarakat Bisa Beri Masukan Dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor diberikan kepada setiap guru yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi Besaran TPG PNS dan Non-PNS TPG ini diberikan kepada guru dan dosen yang berstatus PNS ataupun non-PNS, dan diberikan setiap bulan yang besarannya ditentukan oleh PP Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan turunan. TPG Guru atau dosen non-PNS Lalu bagi guru atau dosen non-PNS, besaran TPG sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen PNS. Berdasarkan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, diberikan TPG sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Baca juga Link RUU Sisdiknas, Begini Cara Beri Masukan Naskah RUU Tak semua guru bisa mendapatkan TPG karena yang menerima TPG adalah yang mengantongi sertifikat profesi pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. TPG guru atau dosen PNS Bagi guru berstatus PNS, maka besaran tunjangan TPG ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok sebagai PNS sesuai dengan golongannya. Hal ini tertera dalam pasal 4.

fungsional guru non pns